Perkembangan Desa

DAFTAR ISIAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA  TAHUN 2017
Desa : RANDUSANGA KULON
Kecamatan : BREBES
Kabupaten : KABUPATEN BREBES
Provinsi : JAWA TENGAH
Bulan : 2
Tahun : 2018
Nama Pengisi : SRI ASTUTI
Pekerjaan : PERANGKAT DESA
Jabatan : K.PEMERINTAHAN
Kepala Desa / Lurah : H.MARYOKO
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
 Referensi 1  :
 Referensi 2 :
 Referensi 3 :
 Referensi 4 :

 

  1. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
A. Jumlah Penduduk
Jumlah Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini 4755 orang 4685 orang
Jumlah penduduk tahun lalu 3840 orang 3902 orang
Persentase perkembangan 23.83 % 20.07 %

 

B. Jumlah Keluarga
Jumlah KK Laki-laki KK Perempuan Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini 2544 KK 511 KK 3055 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu 1900 KK 155 KK 2055 KK
Prosentase Perkembangan 33.89 % 229.68 %
  1. EKONOMI MASYARAKAT
A. Pengangguran
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) 5633 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja 1509 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga 1281 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh 2064 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu 2060 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja 5 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja 5 orang

 

B. Kesejahteraan Keluarga
1. Jumlah keluarga prasejahtera 1441 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1 1035 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2 307 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3 230 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus 42 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga 3055 keluarga

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN
Tanaman Luas Produksi (Ha) Hasil Produksi (Ton/Ha) Nilai produksi (Rp) Biaya pemupukan (Rp) Biaya bibit (Rp) Biaya obat (Rp) Biaya lainnya (Rp)

 

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN
Tanaman Luas Produksi (Ha) Hasil Produksi (Ton/Ha) Nilai produksi (Rp) Biaya pemupukan (Rp) Biaya bibit
(Rp)
Biaya obat
(Rp)
Biaya lainnya
(Rp)

 

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN
Jenis Produksi Hasil Produksi Nilai produksi (Rp) Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp) Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp)
Jumlah Ternak
(Ekor)

 

D. SUBSEKTOR PERIKANAN
Jenis Produksi Hasil Produksi (Ton/Tahun) Nilai produksi (Rp) Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp) Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp)
Total biaya antara yang dihabiskan (Rp) Jenis usaha perikanan
  Bandeng 9 0 0 0 0 0

 

E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada 0 jenis
F. SUBSEKTOR KERAJINAN
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00
Total jenis kerajinan rumah tangga jenis
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
I.1. Subsektor Perdagangan Besar
Total nilai transaksi Rp. 0,00
Total nilai aset perdagangan yang ada Rp. 0,00
Total jumlah jenis perdagangan besar Rp. 0,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00
Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran
Jumlah total jenis perdagangan eceran jenis
Total nilai transaksi Rp. 0,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00
Total nilai aset perdagangan eceran Rp. 0,00
I.3. Subsektor Hotel
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada jenis
Jumlah total pendapatan Rp. 0,00
Jumlah total biaya pemeliharaan Rp. 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan Rp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh Rp. 0,00
I.4. Subsektor Restoran
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Unit
Biaya konsumsi yang dikeluarkan Rp. 0,00
Biaya antara lainnya Rp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh Rp. 0,00
J. Sektor Bangunan/Konstruksi
Jumlah bangunan yang ada tahun ini unit
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Rp. 0,00
Total nilai bangunan yang ada Rp. 0,00
Biaya antara lainnya Rp. 0,00
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
K.1. Subsektor Bank
Jumlah transaksi perbankan Rp. 0,00
Jumlah nilai transaksi perbankan Rp. 0,00
Jumlah biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank
Jumlah lembaga keuangan bukan bank Unit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Jenis
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00
K.3. Subsektor Sewa Bangunan
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah unit
Total nilai persewaan yang dicapai Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00
Biaya lainnya Rp. 0,00
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan
Jumlah perusahaan jasa Jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00
Biaya lainnya Rp. 0,00
L. SEKTOR JASA-JASA
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan Rp. 0,00
L.2. Subsektor jasa swasta
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Rp. 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan Rp. 0,00
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan Rp 0,00
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
M.1. Subsektor Angkutan
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan Unit
Nilai total transaksi pengangkutan Rp 0,00
Nilai total biaya yang dikeluarkan Rp 0,00
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM
N.1. Subsektor Listrik
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik Jenis
Jumlah nilai produksi listrik Rp 0,00
Jumlah total nilai transaksi Rp 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan Rp 0,00
N.2. Subsektor Gas
Jumlah kegiatan penyediaan gas jenis
Nilai aset produksi gas Rp 0,00
Nilai transaksi Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan Rp 0,00
N.3. Subsektor Air Minum
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum jenis
Nilai aset penyediaan air minum Rp 0,00
Nilai produksi air minum Rp 0,00
Nilai transaksi air minum Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan Rp 0,00
  1. PENDAPATAN PERKAPITA
  2. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha
A.1. Pertanian
1. Jumlah rumah tangga 289 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga 1156 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani 878 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh 3512 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga Rp 100.000,00
A.2. Peternakan
1. Jumlah rumah tangga 8 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga 32 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani 34 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh 136 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga Rp 80.000,00
A.3. Perikanan
1. Jumlah rumah tangga 823 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga 2498 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani 922 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh 3688 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga Rp 100.000,00
A.4. Kerajinan
1. Jumlah rumah tangga 4 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga 12 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani 0 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh 0 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga Rp 100.000,00
A.5. Jasa dan perdagangan
1. Jumlah rumah tangga 172 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga 688 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani 25 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh 90 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga Rp 50.000,00

 

B. PENDAPATAN RILL KELUARGA
Jumlah Kepala Keluarga 3055 KK
Jumlah Anggota Keluarga 9440 orang
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga Rp 100.000,00
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja Rp 200.000,00
  1. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR
1. Sektor Pertanian
Petani 289 orang
Buruh Tani 878 orang
Pemilik Usaha Tani 289 orang
2. Sektor Perkebunan
Karyawan Perusahaan Perkebunan orang
Buruh perkebunan orang
Pemilik usaha Perkebunan orang
3. Sektor Peternakan
Peternakan Perorangan 8 orang
Buruh Usaha Peternakan 34 orang
Pemilik Usaha Peternakan 8 orang
4. Sektor Perikanan
Nelayan 619 orang
Buruh Usaha Perikanan 1158 orang
Pemilik Usaha Perikanan 619 orang
5. Sektor Kehutanan
Pengumpul Hasil Hutan orang
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan orang
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan orang
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C
Penambang Galian C Perorangan orang
Buruh Usaha Pertambangan orang
Pemilik Usaha Pertambangan orang
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga
Montir 9 orang
Tukang batu 9 orang
Tukang kayu 12 orang
Tukang jahit 10 orang
Tukang kue 10 orang
Tukang rias 6 orang
8. Sektor Industri Menengah dan Besar
Karyawan perusahaan swasta 355 orang
9. Sektor Perdagangan
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi 215 orang
Buruh Perdagangan Hasil Bumi 276 orang
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi 215 orang
10. Sektor Jasa
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata 55 orang
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran 8 orang
Pegawai Negeri Sipil 60 orang
TNI 2 orang
POLRI 4 orang
Bidan swasta 6 orang
Perawat swasta 11 orang
Dosen swasta 2 orang
Guru swasta 38 orang
Pensiunan PNS 14 orang
Pembantu rumah tangga 207 orang
Sopir 11 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta 12 orang
  1. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT
A. ASET TANAH
Tidak memiliki tanah orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha orang
Jumlah total penduduk orang
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM
Memiliki becak 8 orang- 8 unit
Memiliki kapal motor 40 orang- 40 unit
Memiliki mini bus 5 orang- 5 unit
C. ASET SARANA PRODUKSI
Memiliki penggilingan padi 2 orang
Memiliki traktor 1 orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian 0 orang
Memiliki kapal penangkap ikan 20 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan 0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan 0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan 0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan 0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan 0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata 0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan 0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah 0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas 0 orang
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING
RUMAH MENURUT LANTAI
RUMAH MENURUT ATAP

VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA

Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya 2055 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya 1025 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki mobil dansejenisnya 55 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki perahu bermotor 40 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak kecil 8 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha perikanan 619 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional 25 Keluarga

VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT

A. Tingkat Pendidikan Penduduk
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin 215 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak 308 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental 5 orang
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat 850 orang
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat 3602 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat 251 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat 212 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat 1038 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat 212 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat 275 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat 1090 orang
Jumlah penduduk sedang D-1 0 orang
Jumlah penduduk tamat D-1 15 orang
Jumlah penduduk sedang D-2 0 orang
Jumlah penduduk tamat D-2 14 orang
Jumlah penduduk sedang D-3 25 orang
Jumlah penduduk tamat D-3 104 orang
Jumlah penduduk sedang S-1 35 orang
Jumlah penduduk tamat S-1 158 orang
Jumlah penduduk sedang S-2 0 orang
Jumlah penduduk tamat S-2 12 orang
Jumlah penduduk tamat S-3 0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A 1 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A 2 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B 1 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B 1 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C 0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C 0 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental 5 orang
B. Wajib belajar 9 tahun
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun 1454 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah 1195 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah 259 orang
C. Rasio Guru dan Murid
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak 22 orang
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak 198 orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat 48 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat 1195 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat 0 orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat 0 orang
7. Jumlah guru SLTA/sederajat 0 orang
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat 0 orang
9. Jumlah siswa SLB 0 orang
10. Jumlah guru SLB 0 orang
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan 1 unit
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan 0 unit
Jumlah perpustakaan keliling 0 unit
Jumlah sanggar belajar 0 unit
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah 1 kegiatan
Jumlah kelompok belajar Paket A 0 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket A 0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket B 0 kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B 0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket C 1 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket C 10 orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan 0 unit
Jumlah peserta kursus keterampilan 0 orang
  1. KESEHATAN MASYARAKAT
A. Kualitas Ibu Hamil
Jumlah ibu hamil 83 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu 27 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas 0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit 10 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek 8 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek 38 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih 0 orang
Jumlah kematian ibu hamil 0 orang
Jumlah ibu hamil melahirkan 124 orang
Jumlah ibu nifas 130 orang
Jumlah kematian ibu nifas 0 orang
Jumlah ibu nifas hidup 130 orang
B. Kualitas Bayi
Jumlah keguguran kandungan 5 orang
Jumlah bayi lahir 124 orang
Jumlah bayi lahir mati 1 orang
Jumlah bayi lahir hidup 123 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan 2 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan 1 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg 1 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental 0 orang
C. Kualitas Persalinan
Tempat Persalinan
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum 0 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin 0 unit
Tempat persalinan Puskesmas 0 unit
Tempat persalinan Polindes 0 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak 0 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan 2 unit
Tempat praktek dokter 0 unit
Rumah dukun 0 unit
Rumah sendiri 0 unit
Pertolongan Persalinan
Jumlah Persalinan ditolong Dokter 65 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan 59 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat 0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin 0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga 0 tindakan
D. Cakupan Imunisasi
Jumlah Bayi usia 2 bulan 20 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 20 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan 28 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 21 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan 42 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 25 orang
Jumlah bayi 9 bulan 103 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak 43 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar 0 orang
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB
Pasangan Usia Subur
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun 623 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun 1349 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun 0 orang
Jumlah pasangan usia subur 976 pasangan
Keluarga Berencana
Jumlah akseptor KB 0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik 946 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral 32 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom 28 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil 127 orang
Jumlah pengguna metode vasektomi 0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi 10 orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah 35 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional 0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx 0 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB 0 orang
F. Wabah Penyakit
G. Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan 9.440,00 Tahun
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota 0,00 Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi 0,00 Tahun
Angka harapan Hidup Nasional 0,00 Tahun
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 100 Keluarga
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM 750 Keluarga
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 0 Keluarga
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 0 Keluarga
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 1.168 Keluarga
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 0 Keluarga
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 0 Keluarga
8. Jumlah keluarga menggunakan embung 0 Keluarga
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 0 Keluarga
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 0 Keluarga
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga
Total jumlah keluarga 0 Keluarga
I. Perilaku hidup bersih dan sehat
Kebiasaan buang air besar
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat 950 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan 123 Keluarga
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan 395 Keluarga
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum 505 Keluarga
Pola makan
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali Tidak
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali Ada
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali Ada
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali Ada
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Tidak
Kebiasaan berobat bila sakit
Dukun Terlatih Sedikit
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Sedikit
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Tidak ada
Paranormal Tidak ada
Obat tradisional dari keluarga sendiri Sedikit
Tidak diobati Sedikit
J. Status Gizi Balita
Jumlah Balita 259 orang
Jumlah Balita bergizi buruk 8 orang
Jumlah Balita bergizi baik 234 orang
Jumlah Balita bergizi kurang 17 orang
Jumlah Balita bergizi lebih 0 orang

 

K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini
Jenis penyakit Jumlah penderita Di rawat di
Jantung 2 orang Rumah sakit
Paru-paru 4 orang Rumah sakit
Stroke 2 orang Rumah sakit
Ginjal 2 orang Rumah sakit
Malaria 12 orang Rumah sakit
ISPA 3.496 orang Rumah sakit
Asma 51 orang Rumah sakit

 

L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat
Jumlah MCK Umum 2 unit
Jumlah Posyandu 7 unit
Jumlah kader Posyandu aktif 25 orang
Jumlah pembina Posyandu 2 orang
Jumlah Dasawisma 0 Dasawisma
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif 0 orang
Jumlah kader bina keluarga balita aktif 25 orang
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif 5 orang
Buku rencana kegiatan Posyandu Diisi
Buku data pengunjung Posyandu Diisi
Buku kegiatan pelayanan Posyandu Diisi
Buku administrasi Posyandu lainnya 0 jenis
Jumlah kegiatan Posyandu 5 jenis
Jumlah kader kesehatan lainnya 10 orang
Jumlah kegiatan pengobatan gratis 0 jenis
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN 0 jenis
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan 0 jenis
Lainnya 0 jenis
  1. KEAMANAN DAN KETERTIBAN
A. Konflik SARA
Kasus konflik pada tahun ini kasus
Kasus konflik SARA pada tahun ini kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW kasus
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli kasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain kasus
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah Rp 0,00
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah orang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan orang
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik orang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik Rp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara rumah
Jumlah korban luka akibat konflik Sara orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara orang
Jumlah janda akibat konflik Sara orang
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum orang
B. Perkelahian
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum orang
C. Pencurian
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini 3 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat 3 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat 3 kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api 0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum 0 orang
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya
penduduk setempat
kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hokum orang
E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini orang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang orang
F. Pemakaian Miras dan Narkoba
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras kasus
Jumlah pengedar Narkoba orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba kasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hokum orang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hokum orang
G. Prostitusi
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat orang
Lokalisasi prostitusi
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi kali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi kali
H. Pembunuhan
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat kasus
Jumlah kasus bunuh diri kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hokum kasus
I. Penculikan
Jumlah kasus penculikan kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hokum kasus
J. Kejahatan seksual
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks unit
K. Masalah Kesejahteraan Sosial
Jumlah gelandangan orang
Jumlah pengemis jalanan orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental orang
Jumlah orang cacat fisik orang
Jumlah orang kelainan kulit orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh unit
Jumlah panti jompo unit
Jumlah panti asuhan anak unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota orang
Jumlah penghuni bantaran sungai orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif orang
Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun orang
Jumlah anak piatu 0 – 18 tahun orang
Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun orang
Jumlah janda orang
Jumlah duda orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga orang
Jumlah penduduk eks NAPI orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman orang
L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya kasus
M. Teror dan Intimidasi
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal kasus
N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta
Organisasi Siskamling
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamlimg/Pos Ronda RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda
Buku anggota Hansip dan Linmas jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan Pos
  1. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT
A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain kasus
B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan 1 jenis
Jumlah Wajib Pajak 2589 orang
Target PBB Rp 106.795.037,00
Realisasi PBB 95,00 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB 5 tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan 1 jenis
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 1 orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Rp 102.030.370,00
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 95,00 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan 0 jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Rp 0,00
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 0,00 %
Jumlah kasus pungutan liar 0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar 0 kasus
C. Partisipasi Politik
1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih 5454 orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu 0 orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik 0 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini 0 partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini 0 partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan 0 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 0 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil 0 pemilih
2. Pemilihan Kepala Daerah
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih 5454 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu 4201 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubenur yang lalu 0 pemilih
3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan
Penentuan Jabatan Kepala Desa Dipilih masyarakat secara langsung
Penentuan Sekretaris Desa Diusulkan oleh Kepala Desa, Dipilih, Diangkat dan Ditetapkan oleh Bupati/Walikota
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun
Masa jabatan Kepala Desa 6 tahun
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan
4. Pemilihan BPD
Jumlah anggota BPD 5 orang
Penentuan anggota BPD Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat
Pimpinan BPD Dipilih oleh Kepala Desa dan setujui Camat
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Ada
Anggaran untuk BPD Ada
Produk keputusan BPD tahun ini 1. Peraturan Desa 1 buah
2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 0 kali
3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali
5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali
6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali
7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali
5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan
Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Ada
Dasar hukum keberadaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/LKD
Keputusan Kepala Desa
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan 9 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK Keputusan Lurah
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan 0 unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah
Pemilihan pengurus organisasi anggota
LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,
Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya
Dipilih oleh rakyat secara langsung
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK Aktif
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK 0 kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi
anggota LKD/LKK
Aktif
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK 0 kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK Ada
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya Ada
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK 9999
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK 0,00 %
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK
  1. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan 2 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan 70,00 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan 50,00 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan 10,00 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan 2,00 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif Ya
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif Ya
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan 0,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa 0,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan 0,00 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel 0 kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Ada
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Ada
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan Ada
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi 0 . kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang 0 . kegiatan
2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang 0,00 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota 0,00 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang 0,00 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan 0,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan 0,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat 0,00 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN kegiatan
3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk
Jumlah kelompok arisan 5 buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh 0 orang
Ada tidaknya dana sehat Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya Tidak
4. Adat Istiadat
Adat istiadat dalam perkawinan Aktif
Adat istiadat dalam kelahiran anak Aktif
Adat istiadat dalam upacara kematian Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan Tidak
Adat istiadat dalam tanah pertanian Tidak
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai Tidak
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga Tidak
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam Tidak
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Tidak
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar Tidak
5. Sikap Dan Mental Masyarakat
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan 0 jenis
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar 0 jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah 0
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah 0
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal 0
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga 0 jenis
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga 0 jenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga 0 jenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. 0 kasus
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya 0 kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya 0 kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya 0 kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan 0
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan 1
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat 0
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri 0
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain 0
Etos Kerja Penduduk
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas 0
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi 0
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan 0
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan 0
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain 0
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain 2
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota 1
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya 0
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak 1
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan 0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen 0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu 0
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah 0
Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan 0
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan 1
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya 0
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat 0
XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN
A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Tidak
Jumlah kegiatan Jenis
B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
1. KARANG TARUNA Ada
Kepengurusan Aktif/tidak
Buku Administrasi Jenis
Jumlah kegiatan 3 Jenis
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan

 

XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan
Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini Rp 2.040.403.900,00
Sumber Anggaran
APBD Kabupaten/Kota Rp 1.781.010.400,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Provinsi Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Pusat Rp 0,00
Pendapatan Asli Desa Rp 29.300.000,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp 0,00
Alokasi Dana Desa Rp 206.618.000,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan Rp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat Rp 23.475.500,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan Rp 1.288.035.500,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai Rp 437.012.600,00
B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah
Penyampaian laporan keterangan pertanggungan jawab Kepala Desa kepada BPD 1
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat 1 jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa 1
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota 1
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat 0 jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah 0 kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah 0 kasus
C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
Gedung Kantor
Jumlah ruang kerja Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya
Listrik
Air bersih
Telepon
1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor
Jumlah mesin tik buah
Jumlah meja buah
Jumlah kursi buah
Jumlah almari arsip buah
Komputer unit
Mesin fax unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa unit
1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
Buku Data Peraturan Desa
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah
Buku Administrasi Kependudukan
Buku Data Inventaris
Buku Data Aparat
Buku Data Tanah Kas Desa
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi
Buku Data Tanah
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat
Buku Agenda Ekspedisi
Buku Profil Desa dan Kelurahan
Buku Data Induk Penduduk
Buku Data Mutasi Penduduk
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk
Buku Data Penduduk Sementara
Buku Anggaran Penerimaan
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan
Buku Kas Umum
Buku Kas Pembantu Penerimaan
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan
2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD
Gedung Kantor
Jumlah ruang kerja Ruang
Balai BPD
Listrik
Air bersih
Telepon
2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor
Jumlah mesin tik buah
Jumlah meja buah
Jumlah kursi buah
Jumlah almari arsip buah
Komputer unit
Mesin fax unit
2.B. Administrasi BPD
Buku-buku administrasi kegiatan BPD
Buku Buku Administrasi Keanggotaan
Buku kegiatan BPD
Buku himpunan peraturan desa
Buku Lainnya
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN
Gedung kantor atau Balai Pertemuan
Alat tulis kantor
Barang inventaris Jenis
Buku administrasi Jenis
Jenis kegiatan Jenis
Jumlah pengurus Orang
Jumlah ruang kerja Ruang
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan
kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing kali
2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan jenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan jenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan jenis
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa jenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa jenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. jenis
Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan jenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota jenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan jenis
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing kasus
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah kasus
4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan kali
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa kali
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan
lembaga kemasyarakatan
kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan
serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.
kali
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. kali

 

KABUPATEN BREBES, 10 Februari 2018
RANDUSANGA KULON
Kecamatan BREBES
Kabupaten KABUPATEN BREBES
H.MARYOKO
Kepala DesaTembusan :
1. Camat BREBES
2. Bupati KABUPATEN BREBES
3. Arsip
Desa RandusangaKulon © 2018 Frontier Theme